Begal bila diartikan dalam bahasa keseharian oleh masyarakat awam adalah perampas harta benda dijalanan dengan kekerasan dan sasarannya bisa siapa saja.
Sudah barang tentu pelaku begal akan mengesampingkan etika, moral, rasa belas kasihan , norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Sehingga tidak jarang kita menyaksikan para korban begal yang meninggal karena di bacok kemudian sepeda motornya dibawa kabur.
Tindakan yang sedemikian sadisnya tersebut mendapat respon yang keras dari masyarakat terhadap pelaku begal, sehingga untuk meluapkan amarahnya massa menghakimi sendiri pelaku begal yang tertangkap.
Peristiwa begal di daerah Jalan Raya Ceger, Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan misalnya, massa begitu beringas ketika mendapatkan begal yang tertangkap kemudian di bakar hidup-hidup.
Istilah Begal akhir-akhir ini menjadi pepulis di media, baik itu begal dalam artian yang sebenarnya yaitu perampas motor dijalanan dengan kekerasan maupun begal dalam bentuk lain. Sehingga mendapatkan perhatian yang serius dari aparat kepolisian untuk menanganinya dengan cara melakukan operasi begal dan sejenisnya.
Sungguh mencengangkan ketika dalam operasi ke “Kampung Begal” yang gelar oleh pihak kepolisian Kerawang, di sebuah kampung Cilempung, Desa Pasirjaya kecamatan Cilamaya Kulon Kerawang Jawa Barat polisi menemukan ratusan sepeda motor dan beberapa kendaraan roda empat yang diduga hasil dari kejahatan begal motor.
Menjadi sebuah pertanyaan besar ketika muncul fenomena “BEGAL “ mencuat secara tiba-tiba seiring dengan banyak peristiwa besar dinegeri ini. Pemberitaan yang begitu massif terhadap kejahatan begal motor tersebut mampu mengalihkan isu-isu korupsi di negeri ini.
Masih sangat menancap pada ingatan masyarakat bagaimana upaya-upaya koruptor yang berusaha melakukan penjegalan terhadap lembaga anti rasua seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bagaimana upaya elit politik yang tersandung perkara korupsi menghalalkan segala cara dalam upaya “MEMBEGAL” para pegiat anti korupsi dengan melaporkan mereka ke BARESKRIM POLRI?
Belum tuntas persoalan pelemahan atau pembegalan terhadap KPK secara sistematis, muncul perseteruan gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok dengan DPRD DKI terkait persoalan APBD DKI tahun 2015. Begitu kerasnya perseteruan tersebut sampai muncul istilah ‘BEGAL APBD” yang dituduhkan kepada yang terhormat wakil rakyat. Adalah penyusupan anggaran pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) oleh DPRD DKI sebagaimana dituduhkan AHOK, ada sekitar 12,1 T yang dianggap sebagai dana siluman oleh Ahok karena kegiatan tersebut tidak pernah diusulkan oleh dinas terkait yaitu dinas pendidikan dan sekolah-sekolah terkait.
Pemerintah provinsi DKI bersikap kekeh dalam penyusunan RAPBD DKI menggunakan system e-Budgeting dan menganggap draf RAPBD versi legislative tidak sesuai dengan apa yang telah disusun oleh Pemprov. DKI.
DPRD DKI yang merasa tertuduh melakukan pembelaaan bahkan balik menuduh Ahok tidak “ber-Etika “ dan dianggap merendahkan lembaga wakil rakyat dan berucap kasar. Bagi Gubernur Ahok bahwa “orang yang ber etika adalah orang yang tidak mencuri uang rakyat”.
Upaya mencuri uang rakyat melalui dana siluman APBD dianggap Ahok sebagai upaya “pembegalan” terhadap hak rakyat, sementara rakyat diluar sana masih banyak rakyat menjerit bergulat dengan kesulitan kebutuhan hidup sehari-hari.
Rakyat DKI setiap saat berkeluh soal banjir, kemacetan, layanan transportasi dan kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi penduduk Jakarta yang masih tinggal dibantaran sungai.
Ironisnya upaya penyelamatan uang rakyat tersebut direspon oleh wakil rakyat DKI dengan wacana pemakzulan Ahok dari kursi gubernur DKI, hal ini menjadi agenda besar dari para wakil rakyat yang tersinggung dengan ucapan Ahok yang dinilai kasar dan dianggap tidak ber etika.
Merasa terancam oleh perlawanan Ahok, secara bulat seluruh fraksi DPRD DKI menggunakan hak angket sebagai ancaman balasan terhadap Ahok. Bahkan lebih parah lagi melaporkan Gubernur DKI ke Bareskrim karena dianggap mencemarkan nama baik dewan.
Apa yang sebenarnya terjadi dengan wakil rakyat? pemilu kemarin dengan wajah manis dan segudang janji berupaya meraih simpati pemilih agar memilih meraka sebagai wakil di kuris dewan, tetapi kini justru menyakiti hati rakyat yang seharusnya diwakili kepentinganya.
Si Pitung dari Rawa Belong
Mungkin si pitung akan menangis ketika menyaksikan ketidakadilan dari para penguasa dalam memperlalukan rakyatnya.
Si pitung adalah pendekar betawi kampong rawabelong Jakarta barat . Sosok si pitung dikenal sebagai pendekar yang suka menolong dan membela rakyat ketika melihat ketidak adilan yang diakibatkan oleh penguasa yang zalim pada zaman hindia belanda.
Hatinya akan berteriak ketika menyaksikan kesengsaraan rakyat kecil, nuraninya akan berontak ketika melihat penderitaan rakyat yang semakin lemah dihadapan kekuasaan yang semena-mena.
Si Pitung merampok ke si kaya yang tidak peduli dengan rakyat sekitarnya, si pitung akan merampok ke bangsawan belanda yang memperoleh gelimang kemewahan dengan cara yang merampas hak rakyat.
Tetapi sepak terjang si Pitung berbeda dengan para begal APBD, seluruh hasil merampok si Pitung dibagikan kepada rakyat yang menderita, seluruh hasil merampoknya diberikan kepada mereka yang tertindas, bukan di miliki sendiri untuk kemewahan si Pitung.
Para begal merampok untuk kebutuhan kemewahan sendiri dan kroninya, membegal secara bersama-sama atas nama legitimasi hukum yang di manipulasi.
Membegal hak rakyat dari kumpulan pajak yang dibayarkan oleh rakyat dalam APBD. Hukum dan aturan dipermainkan (dibegal) untuk kepentingan pribadi atau golongan atas nama memperjuangkan keadilan rakyat.
Si Pitung era reformasi di impikan oleh rakyat yang telah bosan dengan janji surga para wakil rakyat ( DPR, Kepala Daerah, Kepala Negara, dan elit politik).
Mimpi akan hadirnya Si Pitung AHOK dalam arti pembela kepentingan rakyat dan jaksa Bao pembawa keadilan telah sirna seiring pelemahan KPK yang secara masif oleh mereka para pembegal uang rakyat.
Negara sedang compang camping menghadapi para begal yang semakin kuat menguasi disemua system birokrasi, system politik dan berkuasa atas palu keadilan.
Penulis: Alim Mustofa
Pokok – pokok pikiran fenomena begal
14 Maret 2015