“Pilwali Kota Malang tidak diikuti pasangan dari jalur independen. Sebab sampai pendaftaran ditutup tidak ada yang daftar,” kata Ketua Devisi Humas dan Sosialisasi KPU Kota Malang, Ashari Husein di sela-sela dialog Peran Media Menuju Sukses Pilwali 2018 di kampus IBU Malang, Jumat (22/12/2017).
KPU Kota Malang memastikan maksimal empat pasangan Bacawali-Bacawali dari jalur partai politik (parpol) yang bakal ikut kontestasi Pilkada Kota Malang.
Menurut Ashari Husein, jumlah kursi di DPRD Kota Malang sebanyak 45. Dari jumlah itu dipastikan maksimal hanya 4 paslon. Sebab, untuk bisa mengusung pasangan paslon minimal 9 kursi.
Saat ini parpol yang bisa mengusung paslon tanpa koalisi hanya PDIP. Partai besutan Megawati Soekarnoputri ini memiliki 11 kursi. Sedangkan parpol lainnya harus berkoalisi. Koalisi dari parpol yang punya kursi di Dewan itu bisa terbagi untuk 3 paslon.
“Namun, karena dinamika politik di Kota Malang sangat dinamis bisa saja hanya dua pasangan paslon. Kalau itu terjadi peserta Pilwali Malang hanya tiga pasangan,” ujar mantan anggota Panwaslu Kota Malang ini.
Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Malang Alim Mustofa menegaskan, bila jumlah pasangan kandidat itu berpengaruh terhadap kualitas pengawasan. Sebab, semakin sedikit pasangan kandidat, akan semakin mudah untuk mengawasi.
Meski begitu, dia menyadari bila potensi pelanggaran tetap besar. Terutama potensi pelanggaran yang dilakukan lewat media sosial. Makanya dia mengajak semua pihak untuk taat aturan.
Sedangkan pengamat politik dari UMM, DR Asep Nurzama, mengakui bila potensi pelanggaran itu tak terpengaruh banyak atau sedikitnya pasangan calon. “Untuk itu media sangat berperan besar agar Pilwali itu bisa menghasilkan pemimpin yang kapabel, punya integritas dan akuntabilitas yang baik,” katanya.
Karena itu dia berharap media bisa memberikan pencerahan bagi masyarakat. Sehingga Pilwali Malang bisa menghasilkan pemimpin sesuai yang diharapkan.
Sumber: www.matakota.id