Tahun 2007, Alim tertarik mengikuti Sekolah Demokrasi (SD) dengan karena keinginannya untuk memahami lebih mendalam tentang demokrasi.
“Saya ingin mendapatkan ilmu yang lebih tentang konsep demokrasi, baik nilai maupun prinsip dan kajian demokrasi dari berbagai prespektif”. ungkapnya.
Pasca mengikuti SD, Alim semakin bersemangat menularkan ilmu yang didapat dengan akses yang lebih luas. Jika sebelumnya hanya dapat menjangkau pendampingan tingkatan desa atau se-Kota Malang saja, pasca mengikuti SD, ia dapat menjangkau ke tingkat nasional. Meski demikian, Alim tetap melakukan aktivitas sosial di kelurahannya sembari berupaya mensinergikan ketiga lembaga elit kelurahan yang merupakan pilar demokrasi di masyarakat yaitu LPMK, BKM, dan pemerintah kelurahan. Hal ini ia maksudkan sebagai upaya percepatan demokratisasi di tingkatan kelurahan.
“Ternyata upaya ini berhasil dengan baik, bahkan menjadi panutan kelurahan lainnya, Kelurahan Pandanwangi menjadi rujukan terkait dengan dinamisasi aktifitas sosialnya,” imbuhnya.
Beruntung pengalaman selama di SD memberikan banyak ilmu baru terutama tentang keterampilan komunikasi politik. Keterampilan ini sangat membantu tugasnya sebagai Panwascam ketika itu. Mulai dari keterampilan bernegosiasi dan berkoordinasi dengan semua elemen masyarakat, politisi, birokrasi, pemantau pemilu, terutama sekali saat sosialisasi tentang tugas pengawasan Panwaslu.
Pengalaman di Panwascam membawa nilai lebih tersendiri di bidang kepemiluan. Hal ini membuat beberapa teman mendorong Alim untuk maju dan mendaftarkan diri pada seleksi perekrutan calon Anggota Komisioner KPU Kota Malang pada Oktober 2008. Pada hasil tes tulis tahap pertama, Alim masuk lima besar dari 20 besar yang lolos. Hal lain yang lebih membanggakan adalah di antara pendatang baru yang mengikuti tes seleksi, Alim menempati rangking pertama (rangking pertama hingga keempat ditempati komisioner lama). Kemudian pada uji seleksi tahap dua, Alim menempati urutan keempat dari 10 besar yang dinyatakan lolos tes.
“12 Juni 2009, saya resmi terpilih di lima besar komisioner KPU Kota Malang dan pertama kali juga menginjakkan kaki di Gedung Grahadi, Surabaya,” terang Alim.
Menurutnya, tantangan demokrasi ke depan di Indonesia adalah memperkuat wacana demokrasi deliberatif dalam sistem pemerintahan pusat maupun daerah pada wadah Otonomi Daerah (Otoda) dalam bingkai NKRI. Sebab, demokrasi yang muncul dari kapitalisme sudah pasti tidak sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Kapitalisasi demokrasi ternyata membawa nasib rakyat semakin terjerumus ke jurang kemiskinan.
Baginya, alumni SD adalah aktor yang tidak pernah berhenti dalam aktualisasi nilai demokrasi kontekstual atau demokrasi yang berbudaya ke-Indonesiaan.
“Kita wajib merebut ruang publik untuk mempengaruhi opini di masyarakat dengan warna karakter dan norma politik yang beretika,” pungkasnya.
Sumber: www.forumdemokrasi.com